Prosedur Pengaduan
Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, berikut ini kami uraikan Syarat dan Tata…
Pengadilan
Dasar Hukum / Regulasi Pengaduan
Dasar Hukum Pengaduan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.
Persyaratan Permohonan Peminjaman Berkas Perkara
PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP BERKAS PERKARA (Oleh Internal) PROSEDUR PEMINJAMAN BERKAS PERKARA Menandatangani formulir peminjaman arsip berkas perkara; Peminjaman disetujui oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera serta diketahui oleh Ketua Pengadilan…
Prosedur Pengajuan Perkara
PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PIDANA MEJA PERTAMA Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir…
Zitting Plaats
Pengadilan Negeri Sampit tidak memiliki Zitting Plaats
Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu 1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan. 2. Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses…
Peraturan dan Kebijakan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 201 Petunjuk Teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014
Hak untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi
Ganti Kerugian Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,…
Hak Para Pihak yang Berhubungan Dengan Peradilan
1. Membuat Gugatan Bagi yang Buta Huruf Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dinyatakan bahwa “Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta…