17 Juli 2024

Berdasarkan UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam : Pasal 50 (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada…

Berdasarkan SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Pasal 6 ayat 1 huruf c, hak-hak utama pencari keadilan : Berhak memperoleh Bantuan Hukum. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum. Berhak…

A. DASAR HUKUM (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) R.Bg. Pasal 237 – 241HIR/ Pasal 273-277 R.Bg., Pasal 242 – 243 HIR/ Pasal 278 – 281R.Bg, dan Pasal…

BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI 1. Informasi Publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara cuma-cuma . 2. Biaya penggandaan Informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon. 3. Biaya penggandaan merupakan biaya…

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan 1. Pemohon mengajukan ditemukannya alasan sebagai berikut: a. adanya penolakan atas permintaan informasi, berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik; b. tidak disediakannya Informasi yang wajib…

  Prosedur Permintaan Informasi Publik 1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik. 2. Permohon mengisi formulir permohonan Informasi dan Pengadilan memberikan salinannya kepada Pemohon sebagaimana…

  Persyaratan: 1. Pemohon lnformasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan lnformasi berupa: a. Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari…

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 para pemohon informasi memiliki hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah : HAK-HAK PEMOHON INFORMASI 1. Setiap Orang berhak…

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA PENGADILAN NEGERI SAMPIT Jalan H.M. Arsyad Nomor 36, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Kabupaten Kotawaringin…