Checklist TAPM 2022

Maklumat Pelayanan

Checklist TAPM 2022

TAPM 2022

Dilihat: 3118

CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TAHUN 2022

NO	AREA	PENILAIAN	DOWNLOAD DOKUMEN
1	KETUA	Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis
2	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016
3	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016
4	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016
5	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik
6	KETUA	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja
7	KETUA	1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
8	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)
9	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
10	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
11	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
12	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP
13	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP
14	KETUA	Pengawasan Eksekusi
15	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi
16	KETUA	Penerapan Restorative Justice
17	KETUA	Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019
18	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara
19	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017
20	KETUA	Layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
21	KETUA	Tata tertib persidangan
22	KETUA	Persidangan Elektronik
23	KETUA	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
24	KETUA	Pengimplementasian core values ASN BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021) a.Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten d.Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif
25	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan (Pemenuhan )
26	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)
27	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
28	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas
29	KOORDINATOR AREA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan ( Reform )
30	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )
31	KOORDINATOR AREA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )
32	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )
33	KOORDINATOR AREA	AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )
34	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Pemenuhan )
35	KOORDINATOR AREA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas (Reform )
36	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)
37	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)
38	KOORDINATOR AREA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)
39	KOORDINATOR AREA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)
40	KOORDINATOR AREA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK
41	KOORDINATOR AREA	AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)
42	KETUA	Pelaporan E-LHKPN
43	KETUA	Pelaporan E-LHKASN
44	KETUA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)
45	KOORDINATOR AREA	Pelayanan Prima
46	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
47	KOORDINATOR AREA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014
48	KOORDINATOR AREA	AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)
49	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
50	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI
51	KETUA	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012
52	WAKIL KETUA	Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)
53	WAKIL KETUA	Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA
54	WAKIL KETUA	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan
55	WAKIL KETUA	Tugas Wakil Ketua Sebagai MR
56	WAKIL KETUA / MR	Assesmen internal
57	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara
58	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
59	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara
60	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi putusan
61	HAKIM	Pengawasan Bidang
62	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding
63	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan
64	HAKIM	Court Calender
65	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju
66	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana
67	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan
68	PANITERA	Panjar Biaya Perkara (Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)
69	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar
70	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
71	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP
72	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
73	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
74	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
75	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
76	PANMUD PIDANA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014
77	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding
78	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)
79	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)
80	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)
81	PANMUD PIDANA	Kepatuhan PN dalam pelaksanaan : 1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan 2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan 3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan 4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan
82	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar
83	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
84	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP
85	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
86	PANMUD PERDATA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
87	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
88	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
89	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
90	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
91	PANMUD PERDATA	Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014
92	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding
93	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)
94	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK (Manual)
95	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar
96	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
97	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP
98	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
99	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
100	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas
101	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik
102	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
103	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
104	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
105	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum
106	PANMUD HUKUM	Posbakum
107	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP
108	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani
109	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
110	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
111	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)
112	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)
113	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)
114	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik
115	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai
116	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R
117	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R
118	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R
119	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R
120	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R
121	SEKRETARIS	Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
122	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT
123	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)
124	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)
125	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan
126	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)
127	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control
128	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)
129	SEKRETARIS	Tim Pengelola Website
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan surat masuk/keluar
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)
152	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)
153	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya
154	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap
156	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan
157	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03
158	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas
159	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas
160	UMUM DAN KEUANGAN	SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas
161	UMUM DAN KEUANGAN	SK Kendaraan Dinas
162	UMUM DAN KEUANGAN	SK Perangkat IT
163	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)
164	UMUM DAN KEUANGAN	Perawatan dan Pengelolaan Server
165	UMUM DAN KEUANGAN	Genset
166	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara
167	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir
168	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur masuk gedung pengadilan
169	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul
170	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait
171	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)
172	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV
173	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan
174	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
175	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,
176	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan
177	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)
178	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas
179	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)
180	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
181	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)
186	UMUM DAN KEUANGAN	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pencatatan surat masuk/keluar
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAKL
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN


Layanan Kepaniteraan Hukum Lihat Brosur	Layanan Kepaniteraan Pidana Lihat Brosur	Layanan Kepaniteraan Perdata Lihat Brosur
Brosur eCourt Lihat Brosur	Brosur eraterang Lihat Brosur	Standar Operasional Prosedur Lihat S.O.P