Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sampit

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sampit

Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321

Telp. 0531-21249 / 0531-21008 Email : info@pn-sampit.go.id

Logo Artikel

CHECKLIST TAPM

Checklist TAPM

TAPM

CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TAHUN 2021

NO AREA PENILAIAN DOWNLOAD DOKUMEN
1 KETUA

Manual Mutu :                                                          

 - Struktur TIM PMPN                           

- TUSI                                                   

- Sasaran Mutu                                     

- Kebijakan Mutu                                   

- Peta Proses Bisnis

 DETAIL
2 KETUA 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
 DETAIL
3 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)   DETAIL
4 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)  DETAIL
5 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  DETAIL
6 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  DETAIL
7 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP   DETAIL
8 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya  DETAIL
9 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya  DETAIL
10 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.  DETAIL
11 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik  DETAIL
12 KETUA Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.  DETAIL
13 KETUA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan   DETAIL
14 KETUA Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  DETAIL
15 KETUA Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas  DETAIL
16 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)  DETAIL
17 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
 DETAIL
18 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas  DETAIL
19 KETUA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana  DETAIL
20 KETUA AREA 3 ZI Penataan SDM  DETAIL
21 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas  DETAIL
22 KETUA AREA 5 Penguatan Pengawasan  DETAIL
23 KETUA Pelaporan E-LHKPN  DETAIL
24 KETUA Pelaporan E-LHKASN  DETAIL
25 KETUA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)  DETAIL
26 KETUA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK  DETAIL
27 KETUA AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan  DETAIL
28 KETUA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014  DETAIL
29 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara  DETAIL
30 KETUA Penerapan Budaya Kerja
a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan
    ketepatan penangan perkara)
b. Kedisiplinan
c. Kerjasama
d. 5R dan 3S
e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan
    Mahkamah Agung
f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
   terhadap penerapan budaya kerja
 DETAIL
31 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP  DETAIL
32 KETUA Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi   DETAIL
33 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan  DETAIL
34 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi   DETAIL
35 KETUA Penilaian Prestasi Kerja PNS  DETAIL
36 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.  DETAIL
37 KETUA Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
SURVEY-SURVEY
 DETAIL
38 KETUA Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal  DETAIL
39 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)   DETAIL
40 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)  DETAIL
41 KETUA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)  DETAIL
42 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI  DETAIL
43 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017  DETAIL
44 KETUA Tata tertib persidangan  DETAIL
45 KETUA Proses Assesmen internal  DETAIL
46 KETUA Persidangan Elektronik  DETAIL
47 KETUA Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  DETAIL
48 WAKIL WKPN sebagai Koordinator Pengawasan  DETAIL
49 WAKIL Quality Management Representative (QMR)  DETAIL
50 PANITERA DAN SEKRETARIS Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. ,  1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP
 DETAIL
51 PANITERA DAN SEKRETARIS Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 
 DETAIL
52 PANITERA Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan  DETAIL
53 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju  DETAIL
54 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana  DETAIL
55 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan  DETAIL
56 PANITERA Panjar Biaya Perkara  DETAIL
57 SEKRETARIS Persidangan Elektronik  DETAIL
58 SEKRETARIS Layanan Disabilitas di Pengadilan  DETAIL
59 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan  DETAIL
60 SEKRETARIS Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan  DETAIL
61 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R  DETAIL
62 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R  DETAIL
63 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R  DETAIL
64 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R  DETAIL
65 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R  DETAIL
66 SEKRETARIS Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012  DETAIL
67 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)  DETAIL
68 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control  DETAIL
69 SEKRETARIS Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )  DETAIL
70 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan  DETAIL
71 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)  DETAIL
72 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan  DETAIL
73 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)   DETAIL
74 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)  DETAIL
75 SEKRETARIS Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP  DETAIL
76 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara  DETAIL
77 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang  DETAIL
78 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara  DETAIL
79 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding  DETAIL
80 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan  DETAIL
81 HAKIM Court Calender  DETAIL
82 HAKIM Pengawasan Bidang  DETAIL
83 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017  DETAIL
84 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi   DETAIL
85 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
86 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
87 PANMUD HUKUM Implementasi SOP  DETAIL
88 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum  DETAIL
89 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik   DETAIL
90 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)  DETAIL
91 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas  DETAIL
92 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum  DETAIL
93 PANMUD HUKUM Posbakum  DETAIL
94 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
95 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
96 PANMUD PERDATA Implementasi SOP  DETAIL
97 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum  DETAIL
98 PANMUD PERDATA Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II  DETAIL
99 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  DETAIL
100 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  DETAIL
101 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas  DETAIL
102 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)  DETAIL
103 PANMUD PERDATA Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK   DETAIL
104 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding  DETAIL
105 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi   DETAIL
106 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK  DETAIL
107 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)  DETAIL
108 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)  DETAIL
109 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)  DETAIL
110 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
111 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
112 PANMUD PIDANA Implementasi SOP  DETAIL
113 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum  DETAIL
114 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018  DETAIL
115 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014  DETAIL
116 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )  DETAIL
117 PANMUD PIDANA Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara  DETAIL
118 PANMUD PIDANA Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK   DETAIL
119 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding  DETAIL
120 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi  DETAIL
121 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK  DETAIL
122 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)  DETAIL
123 PANMUD PIDANA Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II  DETAIL
124 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani  DETAIL
125 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP  DETAIL
126 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung  DETAIL
127 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP  DETAIL
128 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP  DETAIL
129 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP  DETAIL
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Tertib Pegawai  DETAIL
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)  DETAIL
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)  DETAIL
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan  DETAIL
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi   DETAIL
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi  DETAIL
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian  DETAIL
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP  DETAIL
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun  DETAIL
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar  DETAIL
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan  DETAIL
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja  DETAIL
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)  DETAIL
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014   DETAIL
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat  DETAIL
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer  DETAIL
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)  DETAIL
148 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan  DETAIL
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP  DETAIL
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)   DETAIL
152 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya  DETAIL
153 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN  DETAIL
154 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap  DETAIL
155 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan  DETAIL
156 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas  DETAIL
157 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas  DETAIL
158 UMUM DAN KEUANGAN SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT  DETAIL
159 UMUM DAN KEUANGAN Labelisasi barang milik negara  DETAIL
160 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan  DETAIL
161 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan   DETAIL
162 UMUM DAN KEUANGAN Pengaturan lahan parkir  DETAIL
163 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul  DETAIL
164 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait  DETAIL
165 UMUM DAN KEUANGAN Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)  DETAIL
166 UMUM DAN KEUANGAN Fasilitas untuk penyandang difabel  DETAIL
167 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 
 DETAIL
168 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR)  DETAIL
169 UMUM DAN KEUANGAN Kebersihan lingkungan pengadilan  DETAIL
170 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)  DETAIL
171 UMUM DAN KEUANGAN CCTV  DETAIL
172 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan  DETAIL
173 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 
 DETAIL
174 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin)  DETAIL
175 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)  DETAIL
176 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas  DETAIL
177 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi aplikasi SMART  DETAIL
178 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)
 DETAIL
179 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
 DETAIL
180 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan  DETAIL
181 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03  DETAIL
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)  DETAIL
183 UMUM DAN KEUANGAN Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan  DETAIL
184 UMUM DAN KEUANGAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan   DETAIL
185 UMUM DAN KEUANGAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)  DETAIL
186 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan  DETAIL
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit  DETAIL
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Implementasi SOP  DETAIL
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Penyusunan RKAK/L   DETAIL
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan  DETAIL
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Perawatan dan Pengelolaan Server  DETAIL
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Genset  DETAIL
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.   DETAIL
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019  DETAIL
195 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
 DETAIL

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN

 

Layanan Kepaniteraan Hukum

qrcode 3

 

 

 

 

 

 

 

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Pidana

qrcode pidana

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Perdata

perdata1

Lihat Brosur

Brosur eCourt

brosur ecourt

Lihat Brosur

Brosur eraterang

eraterang brosur

Lihat Brosur
 

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

A. PROSES
area 1 area 2 area 3
area 4  area 5  area 6
B. HASIL PENGUNGKIT
Dok hasil    
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS
LKE    

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas