Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sampit

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sampit

Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321

Telp. 0531-21249 / 0531-21008 Email : info@pn-sampit.go.id

Logo Artikel

UPAYA HUKUM BANDING

:::: SITUS INI SEDANG DALAM PERBAIKAN :::: MOHON MAAF ATAS KETIDAKNYAMANANNYA ::::

Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Pidana Banding

Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP.

Sehubungan dengan soal banding itu, apabila putusan Hakim tingkat pertama memuat perin tab "terdakwa ditahan atau membebaskan ter­dakwa dari tahanan". Perintah tersebut harus ditetapkan didalam putusan terakhir.

Majelis agar memperhatikan ketentuan-ketentu an yang termaktub dalam pasal 193 ayat 2a jo pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP.

Oleh sebab perintah terdakwa ditahan berarti se gera masuk tahanan, maka perintah ini hanya dapat dikeluarkan apabila terdakwa diajukan ke muka persidangan pengadilan karena perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 KUHAP.

Putusan Majelis tadi harus segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan Hakim diucapkan, tanpa menunggu turunnya putusan banding.

Demikian pula apabila terdakwa meminta ber pikir dalam tempo 7 (tujuh) hari, jangka waktu mana merupakan jangka waktu untuk meng ajukan banding.

Apabila Penuntut Umum atau terdakwa/Pena sehat Hukum mengajukan bandingnya melam paui tenggang waktu 7 (tujuh) hari, maka Pani tera membuat keterangan yang menyatakan keterlambatan permintaan banding yang ditanda tangani Panitera dan diketahui Ketua, sehingga berkas perkara permintaan banding tidak diki rimkan ke Pengadilan Tinggi.

 

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas