Upaya Hukum Grasi
Upaya Hukum Pidana Grasi
Berdasarkan Undang-Undang Grasi, kecuali apabila terdakwa dibebaskan, maka dalam hal diputus pidana penjara lebih dari 2 tahun hakim wajib memberitahukan ter dakwa akan haknya untuk mengajukan permohonan grasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan melalui Pengadilan Negeri.
SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN
|
Layanan Kepaniteraan Hukum
|
Layanan Kepaniteraan Pidana
|
Layanan Kepaniteraan Perdata
|
|
Brosur eCourt
|
Brosur eraterang
|
LAYANAN VIDEO
DOKUMEN ZONA INTEGRITAS
| A. PROSES | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| B. HASIL PENGUNGKIT | ||
 |
||
| LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS | ||
 |
||
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
