Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sampit

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sampit

Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321

Telp. 0531-21249 / 0531-21008 Email : info@pn-sampit.go.id

Logo Artikel

CHECKLIST TAPM 2022

Maklumat Pelayanan dan Motto PN Sampit

Checklist TAPM 2022

TAPM 2022

 CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TAHUN 2022

NO AREA PENILAIAN DOWNLOAD DOKUMEN
1 KETUA

Manual Mutu :                                      

 - Struktur TIM PMPN                           

- TUSI                                                 

- Sasaran Mutu                                     

- Kebijakan Mutu                                   

- Peta Proses Bisnis

2 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016
3 KETUA Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016
4 KETUA Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016
5 KETUA Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik
6 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja
7 KETUA 1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
    (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :
    Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan
8 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU) 
9 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)
10 KETUA Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
11 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
12 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP 
13 KETUA Penetapan Majelis Hakim dan PP
14 KETUA Pengawasan Eksekusi 
15 KETUA Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi 
16 KETUA Penerapan Restorative Justice 
17 KETUA Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019
18 KETUA Monitoring Administrasi Biaya Perkara
19 KETUA Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017
20 KETUA Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
21 KETUA Tata tertib persidangan
22 KETUA Persidangan Elektronik
23 KETUA Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
24 KETUA Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif
25 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan )
26 KETUA Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)
27 KETUA Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas
28 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas
29 KOORDINATOR AREA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform )
30 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )
31 KOORDINATOR AREA AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )
32 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )
33 KOORDINATOR AREA AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )
34 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan )
35 KOORDINATOR AREA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
 (Reform )
36 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)
37 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)
38 KOORDINATOR AREA Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)
39 KOORDINATOR AREA Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)
40 KOORDINATOR AREA Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK
41 KOORDINATOR AREA AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)
42 KETUA Pelaporan E-LHKPN
43 KETUA Pelaporan E-LHKASN
44 KETUA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)
45 KOORDINATOR AREA Pelayanan Prima
46 KETUA Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
47 KOORDINATOR AREA Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014
48 KOORDINATOR AREA AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)
49 KETUA Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
50 KETUA Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI
51 KETUA Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012
52 WAKIL KETUA Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)
53 WAKIL KETUA Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA
54 WAKIL KETUA WKPN sebagai Koordinator Pengawasan
55 WAKIL KETUA Tugas Wakil Ketua Sebagai MR
56 WAKIL KETUA / MR Assesmen internal
57 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara
58 HAKIM Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
59 HAKIM Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara
60 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan
61 HAKIM Pengawasan Bidang
62 HAKIM  Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding
63 HAKIM Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan
64 HAKIM Court Calender
65 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju
66 PANITERA Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana
67 PANITERA Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan
68 PANITERA Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)
69 PANMUD PIDANA Pencatatan surat masuk/keluar
70 PANMUD PIDANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit
71 PANMUD PIDANA Implementasi SOP
72 PANMUD PIDANA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
73 PANMUD PIDANA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
74 PANMUD PIDANA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
75 PANMUD PIDANA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
76 PANMUD PIDANA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014
77 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Banding
78 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)
79 PANMUD PIDANA Kelengkapan Berkas PK (Manual)
80 PANMUD PIDANA Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)
81 PANMUD PIDANA Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan
82 PANMUD PERDATA Pencatatan surat masuk/keluar
83 PANMUD PERDATA Adanya uraian Tugas masing-masing unit
84 PANMUD PERDATA Implementasi SOP
85 PANMUD PERDATA Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
86 PANMUD PERDATA Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018
87 PANMUD PERDATA Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014
88 PANMUD PERDATA Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )
89 PANMUD PERDATA Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas
90 PANMUD PERDATA Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
91 PANMUD PERDATA Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014
92 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Banding
93 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)
94 PANMUD PERDATA Kelengkapan Berkas PK (Manual)
95 PANMUD HUKUM Pencatatan surat masuk/keluar
96 PANMUD HUKUM Adanya uraian Tugas masing-masing unit
97 PANMUD HUKUM Implementasi SOP
98 PANMUD HUKUM Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP
99 PANMUD HUKUM Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
100 PANMUD HUKUM Prosedur Peminjaman Berkas
101 PANMUD HUKUM  Pelaporan perkara secara elektronik
102 PANMUD HUKUM Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
103 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
104 PANMUD HUKUM Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021
105 PANMUD HUKUM Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum
106 PANMUD HUKUM Posbakum
107 PANITERA PENGGANTI Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP
108 PANITERA PENGGANTI Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani
109 PANITERA PENGGANTI Penundaan sidang pada SIPP oleh PP
110 PANITERA PENGGANTI Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung
111 JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)
112 JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI
Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)
113 JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)
114 SEKRETARIS Persidangan Elektronik
115 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai 
116 SEKRETARIS Implementasi RINGKAS 5R
117 SEKRETARIS Implementasi RAPI 5R
118 SEKRETARIS Implementasi RESIK 5R
119 SEKRETARIS Implementasi RAWAT 5R
120 SEKRETARIS Implementasi RAJIN 5R
121 SEKRETARIS Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020
122 SEKRETARIS Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT
123 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)
124 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) 
125 SEKRETARIS Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan
126 SEKRETARIS Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)
127 SEKRETARIS Kelengkapan Document pada Document Control
128 SEKRETARIS Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)
129 SEKRETARIS Tim Pengelola Website
130 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Adanya uraian Tugas masing-masing unit
131 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Implementasi SOP
132 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)
133 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)
134 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan
135 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi 
136 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Analisa pengembangan kompetensi
137 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Arsip kepegawaian
138 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan SIKEP
139 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA RKP, RKGB dan usul pensiun
140 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pencatatan surat masuk/keluar
141 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pemberian sanksi dan penghargaan
142 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
143 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)
144 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014 
145 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat
146 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengelolaan tenaga honorer
147 KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)
148 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan surat masuk/keluar
149 UMUM DAN KEUANGAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit
150 UMUM DAN KEUANGAN Implementasi SOP
151 UMUM DAN KEUANGAN SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) 
152 UMUM DAN KEUANGAN Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)
153 UMUM DAN KEUANGAN Pencatatan Aset  lainnya
154 UMUM DAN KEUANGAN Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN
155 UMUM DAN KEUANGAN Penginputan Aset Tetap
156 UMUM DAN KEUANGAN Penatausahaan Barang Persediaan
157 UMUM DAN KEUANGAN Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03
158 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Kendaraan Dinas
159 UMUM DAN KEUANGAN Pengelolaan Rumah Dinas
160 UMUM DAN KEUANGAN SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas
161 UMUM DAN KEUANGAN SK Kendaraan Dinas
162 UMUM DAN KEUANGAN SK Perangkat IT
163 UMUM DAN KEUANGAN Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)
164 UMUM DAN KEUANGAN Perawatan dan Pengelolaan Server
165 UMUM DAN KEUANGAN Genset
166 UMUM DAN KEUANGAN Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara
167 UMUM DAN KEUANGAN Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir
168 UMUM DAN KEUANGAN Jalur masuk gedung pengadilan
169 UMUM DAN KEUANGAN Jalur evakuasi dan titik kumpul
170 UMUM DAN KEUANGAN Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait
171 UMUM DAN KEUANGAN Sarana alat pemadam api ringan (APAR)
172 UMUM DAN KEUANGAN CCTV
173 UMUM DAN KEUANGAN Petugas keamanan
174 UMUM DAN KEUANGAN Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
175 UMUM DAN KEUANGAN Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara, 
176 UMUM DAN KEUANGAN Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan 
177 UMUM DAN KEUANGAN Kontrak kantin (PNBP Kantin)
178 UMUM DAN KEUANGAN Perjalanan Dinas
179 UMUM DAN KEUANGAN Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)
180 UMUM DAN KEUANGAN SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan
181 UMUM DAN KEUANGAN Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan
182 UMUM DAN KEUANGAN Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)
183 UMUM DAN KEUANGAN Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan
184 UMUM DAN KEUANGAN Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan 
185 UMUM DAN KEUANGAN Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)
186 UMUM DAN KEUANGAN Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
187 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pencatatan surat masuk/keluar
188 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Adanya uraian Tugas masing-masing unit
189 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Implementasi SOP
190 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.
191 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Penyusunan RKAKL
192 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku. 
193 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014
194 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019
195 PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN

 

Layanan Kepaniteraan Hukum

Brosur Hukum qr

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Pidana

qrcode pidana

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Perdata

perdata1

Lihat Brosur

Brosur eCourt

ecourt website

Lihat Brosur

Brosur eraterang

eraterang brosur website

Lihat Brosur
 

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

A. PENGUNGKIT
area 1 area 2 area 3
area 4  area 5  area 6
B. HASIL
Hasil    
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS
LKE    

 

PERKUSI

GESIT+

Gesit

Link SIPPN Aplikasi Gesit+ : 

https://sippn.menpan.go.id/


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas