Checklist TAPM 2021

Maklumat Pelayanan dan Motto PN Sampit

Checklist TAPM 2021

TAPM 2021

Dilihat: 13887

CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB TAHUN 2021

NO	AREA	PENILAIAN	DOWNLOAD DOKUMEN
1	KETUA	Manual Mutu : - Struktur TIM PMPN - TUSI - Sasaran Mutu - Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis	DETAIL
2	KETUA	1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Rencana Strategis (RENSTRA) c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi : Target X 100%) 2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan	DETAIL
3	KETUA	Indikator Kinerja Utama (IKU)	DETAIL
4	KETUA	Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)	DETAIL
5	KETUA	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	DETAIL
6	KETUA	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	DETAIL
7	KETUA	Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP	DETAIL
8	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya	DETAIL
9	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya	DETAIL
10	KETUA	Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.	DETAIL
11	KETUA	Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik	DETAIL
12	KETUA	Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.	DETAIL
13	KETUA	AREA 1 ZI Manajemen Perubahan	DETAIL
14	KETUA	Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	DETAIL
15	KETUA	Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas	DETAIL
16	KETUA	Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)	DETAIL
17	KETUA	Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas	DETAIL
18	KETUA	Penandatanganan Pakta Integritas	DETAIL
19	KETUA	AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana	DETAIL
20	KETUA	AREA 3 ZI Penataan SDM	DETAIL
21	KETUA	AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas	DETAIL
22	KETUA	AREA 5 Penguatan Pengawasan	DETAIL
23	KETUA	Pelaporan E-LHKPN	DETAIL
24	KETUA	Pelaporan E-LHKASN	DETAIL
25	KETUA	Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)	DETAIL
26	KETUA	Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK	DETAIL
27	KETUA	AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan	DETAIL
28	KETUA	Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014	DETAIL
29	KETUA	Monitoring Administrasi Biaya Perkara	DETAIL
30	KETUA	Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara) b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja	DETAIL
31	KETUA	Penetapan Majelis Hakim dan PP	DETAIL
32	KETUA	Pelaksanaan dan Pengawasan Eksekusi	DETAIL
33	KETUA	Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	DETAIL
34	KETUA	Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi	DETAIL
35	KETUA	Penilaian Prestasi Kerja PNS	DETAIL
36	KETUA	Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.	DETAIL
37	KETUA	Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY	DETAIL
38	KETUA	Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal	DETAIL
39	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)	DETAIL
40	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)	DETAIL
41	KETUA	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)	DETAIL
42	KETUA	Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI	DETAIL
43	KETUA	Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017	DETAIL
44	KETUA	Tata tertib persidangan	DETAIL
45	KETUA	Proses Assesmen internal	DETAIL
46	KETUA	Persidangan Elektronik	DETAIL
47	KETUA	Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020	DETAIL
48	WAKIL	WKPN sebagai Koordinator Pengawasan	DETAIL
49	WAKIL	Quality Management Representative (QMR)	DETAIL
50	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP	DETAIL
51	PANITERA DAN SEKRETARIS	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN	DETAIL
52	PANITERA	Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan	DETAIL
53	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju	DETAIL
54	PANITERA	Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana	DETAIL
55	PANITERA	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan	DETAIL
56	PANITERA	Panjar Biaya Perkara	DETAIL
57	SEKRETARIS	Persidangan Elektronik	DETAIL
58	SEKRETARIS	Layanan Disabilitas di Pengadilan	DETAIL
59	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan	DETAIL
60	SEKRETARIS	Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kesekretariatan	DETAIL
61	SEKRETARIS	Implementasi RINGKAS 5R	DETAIL
62	SEKRETARIS	Implementasi RAPI 5R	DETAIL
63	SEKRETARIS	Implementasi RESIK 5R	DETAIL
64	SEKRETARIS	Implementasi RAWAT 5R	DETAIL
65	SEKRETARIS	Implementasi RAJIN 5R	DETAIL
66	SEKRETARIS	Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012	DETAIL
67	SEKRETARIS	Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)	DETAIL
68	SEKRETARIS	Kelengkapan Document pada Document Control	DETAIL
69	SEKRETARIS	Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )	DETAIL
70	SEKRETARIS	Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan	DETAIL
71	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)	DETAIL
72	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan	DETAIL
73	SEKRETARIS	Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)	DETAIL
74	SEKRETARIS	Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil Pekerja/PPHP)	DETAIL
75	SEKRETARIS	Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP	DETAIL
76	HAKIM	Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara	DETAIL
77	HAKIM	Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang	DETAIL
78	HAKIM	Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara	DETAIL
79	HAKIM	Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding	DETAIL
80	HAKIM	Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan	DETAIL
81	HAKIM	Court Calender	DETAIL
82	HAKIM	Pengawasan Bidang	DETAIL
83	PANMUD HUKUM	Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017	DETAIL
84	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi	DETAIL
85	PANMUD HUKUM	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
86	PANMUD HUKUM	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
87	PANMUD HUKUM	Implementasi SOP	DETAIL
88	PANMUD HUKUM	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	DETAIL
89	PANMUD HUKUM	Pelaporan perkara secara elektronik	DETAIL
90	PANMUD HUKUM	Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)	DETAIL
91	PANMUD HUKUM	Prosedur Peminjaman Berkas	DETAIL
92	PANMUD HUKUM	Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum	DETAIL
93	PANMUD HUKUM	Posbakum	DETAIL
94	PANMUD PERDATA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
95	PANMUD PERDATA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
96	PANMUD PERDATA	Implementasi SOP	DETAIL
97	PANMUD PERDATA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	DETAIL
98	PANMUD PERDATA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	DETAIL
99	PANMUD PERDATA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DETAIL
100	PANMUD PERDATA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	DETAIL
101	PANMUD PERDATA	Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas	DETAIL
102	PANMUD PERDATA	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	DETAIL
103	PANMUD PERDATA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	DETAIL
104	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Banding	DETAIL
105	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas Kasasi	DETAIL
106	PANMUD PERDATA	Kelengkapan Berkas PK	DETAIL
107	JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI	Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)	DETAIL
108	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)	DETAIL
109	JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI	Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)	DETAIL
110	PANMUD PIDANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
111	PANMUD PIDANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
112	PANMUD PIDANA	Implementasi SOP	DETAIL
113	PANMUD PIDANA	Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum	DETAIL
114	PANMUD PIDANA	Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	DETAIL
115	PANMUD PIDANA	Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014	DETAIL
116	PANMUD PIDANA	Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )	DETAIL
117	PANMUD PIDANA	Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara	DETAIL
118	PANMUD PIDANA	Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK	DETAIL
119	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Banding	DETAIL
120	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas Kasasi	DETAIL
121	PANMUD PIDANA	Kelengkapan Berkas PK	DETAIL
122	PANMUD PIDANA	Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)	DETAIL
123	PANMUD PIDANA	Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan buku II	DETAIL
124	PANITERA PENGGANTI	Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani	DETAIL
125	PANITERA PENGGANTI	Penundaan sidang pada SIPP oleh PP	DETAIL
126	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung	DETAIL
127	PANITERA PENGGANTI	Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP	DETAIL
128	PANITERA PENGGANTI	Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP	DETAIL
129	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
130	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Implementasi SOP	DETAIL
131	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Tertib Pegawai	DETAIL
132	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)	DETAIL
133	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)	DETAIL
134	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan	DETAIL
135	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi	DETAIL
136	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Analisa pengembangan kompetensi	DETAIL
137	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Arsip kepegawaian	DETAIL
138	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan SIKEP	DETAIL
139	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	RKP, RKGB dan usul pensiun	DETAIL
140	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pencatatan surat masuk/keluar	DETAIL
141	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pemberian sanksi dan penghargaan	DETAIL
142	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja	DETAIL
143	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)	DETAIL
144	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014	DETAIL
145	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat	DETAIL
146	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengelolaan tenaga honorer	DETAIL
147	KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)	DETAIL
148	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	DETAIL
149	UMUM DAN KEUANGAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
150	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi SOP	DETAIL
151	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)	DETAIL
152	UMUM DAN KEUANGAN	Pencatatan Aset lainnya	DETAIL
153	UMUM DAN KEUANGAN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN	DETAIL
154	UMUM DAN KEUANGAN	Penginputan Aset Tetap	DETAIL
155	UMUM DAN KEUANGAN	Penatausahaan Barang Persediaan	DETAIL
156	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Kendaraan Dinas	DETAIL
157	UMUM DAN KEUANGAN	Pengelolaan Rumah Dinas	DETAIL
158	UMUM DAN KEUANGAN	SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT	DETAIL
159	UMUM DAN KEUANGAN	Labelisasi barang milik negara	DETAIL
160	UMUM DAN KEUANGAN	Daftar barang ruangan	DETAIL
161	UMUM DAN KEUANGAN	Layout jalur keluar masuk kendaraan	DETAIL
162	UMUM DAN KEUANGAN	Pengaturan lahan parkir	DETAIL
163	UMUM DAN KEUANGAN	Jalur evakuasi dan titik kumpul	DETAIL
164	UMUM DAN KEUANGAN	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait	DETAIL
165	UMUM DAN KEUANGAN	Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)	DETAIL
166	UMUM DAN KEUANGAN	Fasilitas untuk penyandang difabel	DETAIL
167	UMUM DAN KEUANGAN	Tersedia informasi tentang : 1. Visi dan Misi, 2. Papan daftar nama hakim, 3. Papan daftar nama mediator, 4. Alur perkara, 5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum, 6. Gugatan sederhana, 7. Informasi panjar biaya perkara,	DETAIL
168	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana alat pemadam api ringan (APAR)	DETAIL
169	UMUM DAN KEUANGAN	Kebersihan lingkungan pengadilan	DETAIL
170	UMUM DAN KEUANGAN	Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)	DETAIL
171	UMUM DAN KEUANGAN	CCTV	DETAIL
172	UMUM DAN KEUANGAN	Petugas keamanan	DETAIL
173	UMUM DAN KEUANGAN	Sarana pendukung : 1. Ruang Posbakum, 2. Ruang jaksa, 3. Ruang penasihat hukum, 4. Ruang Laktasi, 5. Ruang tunggu pengunjung, 6. Ruang kesehatan, 7. Perpustakaan	DETAIL
174	UMUM DAN KEUANGAN	Kontrak kantin (PNBP Kantin)	DETAIL
175	UMUM DAN KEUANGAN	Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)	DETAIL
176	UMUM DAN KEUANGAN	Perjalanan Dinas	DETAIL
177	UMUM DAN KEUANGAN	Implementasi aplikasi SMART	DETAIL
178	UMUM DAN KEUANGAN	Buku-buku keuangan 1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan) 2. Buku bank 3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)	DETAIL
179	UMUM DAN KEUANGAN	SK manajemen pengelolaan keuangan : 1. SK KPA 2. SK Pejabat Pembuat Komitmen 3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka 4. Bendahara penerima, 5. SK Pembantu Pengelola Keuangan	DETAIL
180	UMUM DAN KEUANGAN	Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan	DETAIL
181	UMUM DAN KEUANGAN	Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03	DETAIL
182	UMUM DAN KEUANGAN	Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)	DETAIL
183	UMUM DAN KEUANGAN	Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan	DETAIL
184	UMUM DAN KEUANGAN	Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan	DETAIL
185	UMUM DAN KEUANGAN	Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)	DETAIL
186	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan	DETAIL
187	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Adanya uraian Tugas masing-masing unit	DETAIL
188	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Implementasi SOP	DETAIL
189	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Penyusunan RKAK/L	DETAIL
190	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan	DETAIL
191	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Perawatan dan Pengelolaan Server	DETAIL
192	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Genset	DETAIL
193	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.	DETAIL
194	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019	DETAIL
195	PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)	DETAIL

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN


Layanan Kepaniteraan Hukum Lihat Brosur	Layanan Kepaniteraan Pidana Lihat Brosur	Layanan Kepaniteraan Perdata Lihat Brosur
Brosur eCourt Lihat Brosur	Brosur eraterang Lihat Brosur	Standar Operasional Prosedur Lihat S.O.P