Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sampit

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sampit

Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321

Telp. 0531-21249 / 0531-21008 Email : info@pn-sampit.go.id

Logo Artikel

738 PERESMIAN POJOK EDUKASI ANTI KORUPSI PEDATI PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Berita Terkini

PERESMIAN POJOK EDUKASI ANTI KORUPSI (PEDATI) PENGADILAN NEGERI SAMPIT

PN SAMPIT - Kamis, 11 November 2021 Pengadilan Negeri Sampit dalam pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan sebagai Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi maka dalam rangka aktualisasi dan mempertahankan predikat tersebut perlu mengimplementasikan secara berkesinambungan Wilayah Bebas dari Korupsi dengan memberi pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna peradilan dengan membuat inovasi berupa Pojok EDukasi AnTi korupsI (PEDATI) yang memberikan layanan berupa informasi baik berupa buku-buku bacaan, infografis dan visualisasi tentang edukasi Anti Korupsi.

Acara ini dihadiri pula oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit Bapak Abas Ashar, S.H. didampingi Petugas Penyuluh Anti Korupsi Bapak Hotmanuel Sutiman T yang merupakan pegawai KPPN Sampit yang telah memiliki sertifikasi kompeten sebagai Penyuluh Anti Korupsi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    

Ketua Pengadilan Negeri Sampit Bapak Darminto Hutasoit, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPPN Sampit yang sebelumnya melalui Timnya telah memberikan Penyuluhan Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Sampit dan kepada Sekretaris Pengadilan Negeri Sampit Bapak Muhammad Noor, S.Kom sebagai supporting unit yang telah mereplikasi melalui penyediaan sarana dan prasarana berupa Pojok Edukasi Anti Korupsi yang merupakan implementasi secara berkesinabungan dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kemenpan RB yang diperoleh pada tahun 2019 dan agar terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pengguna Pengadilan.

Dalam sambutannya Kepala Kantor KPPN Sampit menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya karena Pengadilan Negeri Sampit telah mereplikasi inovasi Layanan Penyuluhan Anti Korupsi (LAPAK) melalui Pojok Edukasi Anti Korupsi (PEDATI) yang merupakan bentuk sinergi antara KPPN Sampit dan Pengadilan Negeri Sampit untuk saling memberikan dukungan dalam pembangunan Zona Integritas antar unit kerja dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM).

     

Pojok Edukasi Anti Korupsi (PEDATI) diresmikan dengan dilakukannya pengguntingan pita secara bersamaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit dengan Kepala Kantor Perbendaharaan Sampit, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Sampit dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit tentang Kerja Sama Bidang Penyediaan Layanan Penyuluhan Anti Korupsi.

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN

 

Layanan Kepaniteraan Hukum

qrcode 3

 

 

 

 

 

 

 

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Pidana

qrcode pidana

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Perdata

perdata1

Lihat Brosur

Brosur eCourt

brosur ecourt

Lihat Brosur

Brosur eraterang

eraterang brosur

Lihat Brosur
 

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

A. PROSES
area 1 area 2 area 3
area 4  area 5  area 6
B. HASIL PENGUNGKIT
Dok hasil    
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS
LKE    

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas