Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Sampit

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sampit

Jalan HM Arsyad No. 36, Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321

Telp. 0531-21249 / 0531-21008 Email : info@pn-sampit.go.id

Logo Artikel

687 HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 76

Berita Terkini

HUT MAHKAMAH AGUNG RI KE 76

PN SAMPIT - Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1739/SEK/HM.01.2 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Peringatan HUT Ke – 76 Mahkamah Agung RI,  Rabu 19 Agustus 2021 Pengadilan Negeri Sampit mengikuti kegiatan upacara secara virtual dalam rangka memperingati HUT Ke – 76  Mahkamah Agung yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dari halaman gedung Mahkamah Agung dengan tema ""Memantapkan Kemandirian Badan  Peradilan  Melalui  Pelayanan  Hukum  Berbasis  Teknologi  Informasi Pada Masa  Pandemi".

       

Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung RI Syarifuddin menyampaikan pentingnyavaspek kemandirian dalam proses penyelenggaraan peradilan, karena dalam menegakkan keadilan, kemandirian lah yang menjadi jantungnya, sekaligus juga sebagai detak nadinya. “Namun kemandirian juga tidak boleh menjadi alat berlindung bagi para oknum aparatur untuk menyalahgunakan jabatannya, sehingga kemandirian juga harus senantiasa diikuti oleh integritas dan profesionalitas yang tinggi agar dalam pelaksanaanya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan,” kata Ketua MA dikutip dari pidato resminya, Kamis (19/8/2021). Ketua MA juga menyampaikan pemanfaatan teknologi sebagai solusi yang tepat dan pilihan terbaik bagi pelayanan di masa pandemi. 

"Bagi masyarakat yang menerima layanan, pemanfaatan teknologi akan memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang lebih murah. Sedangkan bagi aparatur peradilan sendiri, pemanfaatan teknologi dapat membantu meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Selain itu, teknologi juga dapat memutus mata rantai birokrasi yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur,” bebernya. Di 2020, Mahkamah Agung menurutnya telah berhasil melakukan elektronisasi bagi semua jenis perkara, dengan terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut diterbitkan untuk melengkapi sistem peradilan elektronik yang sebelumnya telah diberlakukan bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkata tata usaha negara dan perkara tata usaha militer.

SCAN QR-CODE BROSUR LAYANAN

 

Layanan Kepaniteraan Hukum

qrcode 3

 

 

 

 

 

 

 

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Pidana

qrcode pidana

Lihat Brosur

Layanan Kepaniteraan Perdata

perdata1

Lihat Brosur

Brosur eCourt

brosur ecourt

Lihat Brosur

Brosur eraterang

eraterang brosur

Lihat Brosur
 

DOKUMEN ZONA INTEGRITAS

A. PROSES
area 1 area 2 area 3
area 4  area 5  area 6
B. HASIL PENGUNGKIT
Dok hasil    
LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS
LKE    

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas